Penyaluran BOS Triwulan 2 Tahun 2016 - Dikdas Dikmen Jateng ~ Gunungkidul

Informasi Penyaluran BOS Triwulan II Tahun 2016 - Dikdas Dikmen Jateng.
Berikut ini isi surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

PENDIDIKAN DASAR

 Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60, baik untuk SD/SDLB

maupun SMP/SMPLB/Satap BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung

berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:

a. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun

b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun

c. SLB = (jumlah peserta didik tingkat SD x Rp800.000,-) +

(jumlah peserta didik tingkat SMP x Rp1.000.000,-)

Bila hasil perhitungan jumlah dana kurang dari Rp 60.000.000,-,maka jumlah

dana minimal yang diterima SLB adalah sebesar Rp 60.000.000,- SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di bawah 60

(sekolah kecil)

Satuan pendidikan yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 peserta didik

adalah satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. SD/SMP yang berada di daerah khusus, yang pendiriannya telah didasarkan pada

ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah khusus yang

dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau

b. Satap, SLB, SDLB dan SMPLB; atau

c. Satuan pendidikan di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya

tidak dapat tertampung di satuan pendidikan lain di sekitarnya; dan

d. Khusus untuk satuan pendidikan swasta, juga harus sudah memiliki izin

operasional minimal 3 tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh

peserta didik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang baru.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi satuan pendidikan dengan kriteria sebagai

berikut:

a. Satuan Pendidikan swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal; atau

b. Satuan Pendidikan swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun; atau

c. Satuan Pendidikan yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak

berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif

Satuan Pendidikan lain di sekitarnya yang masih dapat menampung peserta

didik; atau

d. Satuan Pendidikan yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik

dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut;

atau

e. Satuan Pendidikan swasta yang bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.

 Agar kebijakan khusus sekolah kecil ini tidak salah sasaran, maka Tim

Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi satuan pendidikan yang

akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut;

b. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan sekolah kecil

penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim

Manajemen Provinsi dengan dilampiri daftar satuan pendidikan dan jumlah

peserta didik berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah

(Dapodikdasmen);

PENDIDIKAN MENENGAH

 Sekolah Menengah Atas (SMA), BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung

berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan : Besaran bantuan per

sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa yang memiliki Nomor Induk

Siswa Nasional (NISN) yang valid dan satuan biaya BOS SMA sebesar

Rp. 1.400.000,-/peserta didik/tahun.

 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung

berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan : Besaran bantuan per sekolah

diperhitungkan dari jumlah siswa dan satuan biaya BOS SMA sebesar

Rp. 1.400.000,-/peserta didik/tahun.

4. Alokasi penerimaan dana BOS per sekolah dapat diakses di website :

www.pdkjateng.go.id

5. Bagi satuan pendidikan yang masih menerima penyaluran melebihi atau kurang dari

jumlah siswa yang terdaftar, atau satuan pendidikan yang belum terdata dalam

DAPODIKDASMEN, maka sekolah wajib melakukan update data melalui aplikasi

DAPODIKDASMEN